Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) mewarnai pemilu legislatif.
Protes pun mengalir. Salah satunya para mantan aktivis '98. Mereka pun menyerukan penolakan pemilu dan pemboikotan pilpres.
Pemilu harus diulang karena adanya cacat DPT atau boikot pilpres 2009. Kini kita berada di tengah krisis konstitusi ketatanegaraan," kata Mantan Ketua Senat Universitas Mercubuana A Rohman, dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakpus, pada Senin (20/4/2009).
Para mantan aktivis '98 itu yang dahulu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) antara lain Ubaidillah (mantan Ketua Senat UNJ), Panca Nainggolan, dan lainnya, menandatangani petisi.
"Hentikan penghitungan, presiden mengatakan bahwa itu kesalahan KPU, tetapi data kependudukan disediakan oleh pemerintah, jadi pemerintah yang harus bertanggung jawab," jelas A Rohhman.
Menurut dia, ketua dan anggota KPU juga harus mengundurkan diri karena telah gagal dalam menyelenggarakan pemilu.
"Mundur disini bukan untuk melanggar hukum formal, tetapi lebih sebagai suatu sikap moral sebagai orang yang dipercaya tapi melakukan kesalahan dan kegagalan dalam mengemban tugas rakyat, jadi butuh etika politik," ujarnya.
Selain itu, presiden dan wapres segera non-aktif dari jabatannya agar pemilu berlangsung jurdil dan pemerintahan dijalankan oleh Triumvirat.
"Maka Mendagri, Menlu, dan Menhan akan bekerja secara eksekutif dalammenjalankan pemerintahan," tambahnya.
Pemilu harus diulang karena adanya cacat DPT atau boikot pilpres 2009. Kini kita berada di tengah krisis konstitusi ketatanegaraan," kata Mantan Ketua Senat Universitas Mercubuana A Rohman, dalam jumpa pers di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakpus, pada Senin (20/4/2009).
Para mantan aktivis '98 itu yang dahulu tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) antara lain Ubaidillah (mantan Ketua Senat UNJ), Panca Nainggolan, dan lainnya, menandatangani petisi.
"Hentikan penghitungan, presiden mengatakan bahwa itu kesalahan KPU, tetapi data kependudukan disediakan oleh pemerintah, jadi pemerintah yang harus bertanggung jawab," jelas A Rohhman.
Menurut dia, ketua dan anggota KPU juga harus mengundurkan diri karena telah gagal dalam menyelenggarakan pemilu.
"Mundur disini bukan untuk melanggar hukum formal, tetapi lebih sebagai suatu sikap moral sebagai orang yang dipercaya tapi melakukan kesalahan dan kegagalan dalam mengemban tugas rakyat, jadi butuh etika politik," ujarnya.
Selain itu, presiden dan wapres segera non-aktif dari jabatannya agar pemilu berlangsung jurdil dan pemerintahan dijalankan oleh Triumvirat.
"Maka Mendagri, Menlu, dan Menhan akan bekerja secara eksekutif dalammenjalankan pemerintahan," tambahnya.
Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan ini untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya.
"Ini untuk melanjutkan pertemuan pertama yang dulu saya bacakan. Hari ini coba untuk merealisir langkah-langkah konkret," ujar Wiranto sesaat setelah tiba di kediaman Mega, Senin (20/4/2009).
Menurut Wiranto, selain bertemu dengan Mega, dirinya telah melakukan pertemuan dengan beberapa partai lain. Pertemuan tersebut membahas tentang pelaksanaan Pemilu Legislatif yang dianggap amburadul.
"Saya juga sudah melakukan pertemuan dengan parpol lain dan sekarang dengan Ibu Mega tentang kisruh pemilu (DPT)," imbuhnya.
Apa dalam pertemuan ini juga akan dibicarakan masalah koalisi? "Masalah hukum saja belum selesai, kok bicara koalisi," elak Wiranto
Kelompok 'Teuku Umar' Ancam Boikot Pilpres
detikcom - 45 menit lalu
Kelompok 'Teuku Umar' menilai Pemilu 2009 banyak kecurangan. Karena itu mereka meminta penanggung jawab pemilu yang terdiri dari presiden, pemerintah dan KPU bertangung jawab atas kecurangan tersebut. Jika tuntutan ini tidak diperhatikan, kelompok ini akan memboikot Pemilu Presiden mendatang.
"Seandainya permintaan pertanggungjawaban dan penjelasan ini tidak mendapat respon positif dari penanggung jawab pemilu, maka kami mempertimbangkan sepakat untuk tidak melakukan partisipasi dalam Pemilu Presiden," kata Juru Bicara Kelompok Teuku Umar, Wiranto.
Wiranto menyampaikan hal ini usai bertemu Megawati selama kuranglebih 1,5 jam di kediamannya Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (20/4/2009). Kelompok 'Teuku Umar' antara lain, Megawati, Prabowo, Wiranto, Gus Dur, dan pimpinan partai-partai yang protes hasil Pemilu 2009.
Wiranto membantah jika sikapnya ini dinilai sebagai bentuk boikot terhadap agenda nasional. Sikap bersama ini diambil semata-mata untuk menunjukkan protes bersama akibat tidak adanya kejujuran dalam aturan main pemilu yang memberikan ruang kemenangan bersama kepada para pesertanya.
"Bukan boikot, bagaimana mungkin anda ikut suatu proses pemilu yang kita sangat tahu bahwa sudah sarat dengan ketidaksempurnaan. Bagaimana ikut pertandingan, tatkala anda tahu peraturan-peraturan yang digunakan tidak lagi berpihak pada kebenaran. Bagaimana anda ikut pertandingan tatkala anda tahu hasilnya apapun tidak akan memenangkan pertandingan itu. Inikah hak asasi," paparnya.
Wiranto menegaskan kelompok Teuku Umar ini diambil bukan karena takut kalah dengan SBY. Tetapi semata-mata ingin menegakkan substansi demokrasi yang berlandaskan fairness.
"Banyak hak konstitusional warga negara yang dipasung saat ini. Ini bukan soal menang-menangan. Atau untuk mengganggu proses konstitusional. Kami ingin menegakkan kebenaran," jelasnya.
Wiranto menambahkan, rumusan ancaman boikot ini sudah dibuat oleh kelompok Teuku Umar. Hanya tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik jika tuntutan pertanggungjawaban ini tidak mendapatkan respon dari penanggung jawab pemilu yang terdiri dari presiden, mendagri dan KPU.
Tuntutan sejumlah parpol agar Departemen Dalam Negeri (Depdagri) membuka DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) terkait kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT) ditanggapi dingin. Depdagri berdalih DPT adalah kewenangan KPU.
"Saya katakan berkali-kali soal DPT ini bahwa kewenangannya ada di KPU," ujar Mendagri Mardiyanto usai mengikuti Raker dengan Komisi II di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2009).
Mardiyanto menegaskan, dirinya tidak akan ikut campur dalam perbaikan DPT yang dilakukan oleh KPU. Ia mengatakan UU Pemilu 10/2008 tidak membolehkan Depdagri ikut campur.
"UU Pemilu tidak membenarkan kita mencampuri independensi KPU," tambahnya.
Kendati tidak akan mencampuri soal pemutakhiran DPT, mantan Gubernur Jawa Tengah ini memastikan kalau Depdagri siap memberikan bantuan kepada KPU untuk memutakhirkan DPT.
"Itu tugas KPU, tapi kalau ada kesulitan kita siap bantu," janjinya.
Mardiyanto berharap pembahasan Perppu 1/2009 yang sudah disetujui di Komisi II DPR, menjadi rangkaian yang tak terputus dengan pembahasan sebelum Perppu itu keluar dan pemutakhiran DPT berikutnya.
Ia mengatakan, Perppu itu nantinya bisa menjadi suatu bentuk akomodasi kepentingan masing-masing partai dan tidak lagi dipersoalkan oleh partai.
"karena waktu itu sudah ada dukungan bersama berupa dukungan politik walaupun itu (Perppu) milik pemerintah," tutupnya.
PDIP mempertanyakan efektivitas tabulasi online (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selama ini berjalan sangat lamban. Partai berlambang banteng moncong putih ini meminta DPR mengevaluasi tabulasi nasional Pemilu 2009 yang digelar KPU di Hotel Borobudur yang ditutup hari ini.
"Sangat disayangkan dan kami bertanya-tanya ada apa sebenarnya KPU," tutur Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat kepada detikcom, Senin (20/4/2009).
Menurut Tjahjo, perhitungan suara yang digelar di hotel mewah ini menggunakan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dengan hasil yang mengecewakan, KPU harus bertanggung jawab.
"DPR harus mempertanyakan kepada KPU, apa problemanya, dan ada apa dengan KPU," tutur Tjahjo.
"Kalau macet begini, bagaimana pertanggungjawaban KPU untuk hal ini. Ini juga menyangkut pembiayaan yang besar untuk IT," pungkasnya.
Meskipun target tidak terpenuhi, pusat tabulasi pemilu 2009 KPU direncanakan ditutup malam hari ini pada pukul 24.00 WIB dan dipindahkan ke Gedung KPU di, Jl Iman Bonjol, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie mendukung langkah KPU yang akan memindahkan pusat tabulasi dari Hotel Borobudur ke Kantor KPU. "KPU harus terus melaksanakan tabulasi nasional dengan IT tapi tidak terbuka," kata Marzuki Alie di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Marzuki menambahkan, tabulasi tidak banyak berpengaruh karena yang paling penting adalah penghitungan secara manual.
"Saya harap tidak ada jauh beda tabulasi dengan manual, meskipun ada keraguan. Kita harap tabulasi terus dilaksanakan meski tidak secara terbuka," tandasnya
Di Kutip dari Yahoo.Com dan Detik Com
Oleh Pdt Masada Sinukaban Kesaktian Peduli Generasi Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar