Kipra Caleg
Baltasar Tarigan Peduli pada Perekonomian Rakyat.
Baltasar Tarigan bukan satu-satunya calon anggota legislatif PDI Perjuangan yang daerah pemilihannya pindah tempat. Jika ia pada pemilu 2004 ditugaskan dari Sulawesi Tengah, pada pemilu 2009 ini ditugaskan dari Jawa Tengah, dengan nomor urut 9. Kali ini, ia satu dapil dengan petinggi partai seperti Tjahjo Kumolo dan Daniel Setiawan. Dengan Suratal dan William Tutuarima juga satu dapil, Jawa Tengah 1 yang meliputi Kota/Kab. Semarang, Kab. Kendal dan Kota Salatiga.Meski sudah cukup lama membina komunikasi dan interaksi dengan konstituen di Sulawesi Tengah, Baltasar mengaku taat pada perintah partai kala dipindahkan ke Jawa Tengah. Ia malah menyikapinya dengan positif. “Perpindahan daerah pemilihan ini merupakan tantangan buat saya,”katanya. Sebab, Jawa Tengah pun buat dia bukan wilayah asing atau tak dikenalnya. Dalam rentang waktu yang cukup lama, ia justru sering melaksanakan tugas-tugas partai ke beberapa kota di sana. “Berkali-kali saya dan kawan-kawan bolak-balik ke Jawa Tengah karena mendapat penugasan dari partai,”katanya.
Tugasnya tersebut karena kedudukannya di Departemen dan Organisasi DPP PDI Perjuangan, Deputi bidang Kurikulum Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat(BP2ER). Ia ikut ditugaskan sebagai anggota Tim Monitoring Progres KTA-Nisasi Jawa Tengah dan Yogjakarta. Ia pun mendapat penugasan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Karena penugasan dari kedua instansi partai ini, saya sudah sering berkunjung ke sana. Tidak hanya Jateng I, di kota lain di luar itu pun sudah banyak berkomunikasi dan berinteraksi, “ ungkapnya.
Semasa aktif di organisasi intra dan ekstra kemahasiswaan pun, cerita Baltasar ia sudah sering menyambangi Kota Semarang dan Salatiga. Kedudukannya sebagai sebagai Ketua Senat Mahasiswa Akademi Tekstil Bandung, yang kemudian berubah menjadi Universitas Bandung Raya, membuat dia kerap beranjangsana ke Semarang dan Salatiga. Begitupun ketika meneruskan studinya di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Aktivitasnya yang sama pun semakin berlanjut tatkala ia menjadi aktivis GMKI dan GAMKI. Baltasar tercatat pernah menduduki jabatan Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat GAMKI. “Sebetulnya saya telah mengenal cukup baik daerah pemilihan saya yang sekarang ini, “ ujarnya.
Pria yang sehari-hari masih bekerja sebagai staf ahli fraksi PDI Perjuangan DPR ini berusaha untuk konsisten, khususnya kepada tugas yang diberikan partai. Ia mengaku sejak diumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) dan ia berada di nomor urut 9, sedikit pun tak menggoyahkan dirinya mendukung PDI Perjuangan.
“Saya sudah bertekad tetap akan bekerja untuk menggalang dukungan. Bagaimanapun saya harus memberikan sumbangsih bagi partai, setidaknya di dapil tersebut, “ katanya seraya menambahkan bahwa sikap konsistensi tersebut penting sebagai wujud tanggungjawab dan rasa kecintaan terhadap misi dan tujuan partai.
Baltasar termasuk caleg yang sudah menyiapkan detail program kerjanya. Bahkan semua program kerjanya tersebut dituangkan dalam sebuah proposal. Lebih menarik lagi, ia berusaha semaksimal mungkin memahami peta wilayah Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Ia tahu persis potensi apa saja yang ada di tiga kota tersebut sekaligus keadaan perekonomiannya. Baltasar lancar memaparkan bagaimana sektor pertanian, perdagangan, industri dan sektor jasa di sana. “Saya berjuang sesuai dengan mekanisme demokrasi untuk dapat terpilih sebagai anggota dewan, “ ujar pria kelahiran Binjai, Sumatra Utara, 22 Agustus 1959 ini.
Apa kiatnya untuk mewujudkan hal tersebut? Menurut dia, sebagai caleg DPR, ia harus dapat menggalang dukungan dari masyarakat pemilih pada basis tradisional partai dan basis komunitas lainnya. Tentu saja ia sudah merumuskan wilayah peta dukungan yang digarap. Sejak awal, ia sudah mempetakan suara dukungan yang mau didekati tersebut. “Bahkan dalam beberapa bulan ini, pelan-pelan sudah saya jalankan, “ katanya.
Misalnya alumni pelatihan KTB BP2ER di dapilnya merupakan potensi yang diharapkan mampu menyokong pencalonannya. Selain itu, ia juga membidik aktivis, anggota dan mahasiswa GMKI Semarang, Salatiga dan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Anggota dan simpatisan GAMKI dari warga gereja di Semarang pun sudah dijajaki.
Begitupun dengan simpatisan warga gereja yang berlatar belakang kultur Sumatra Utara. Melalui fasilitas teknologi internet, Baltasar pun menjajaki kemungkinan mendapat peluang konstituen dari kelompok swing voters. Ini dilakukan mellaui blog dan situs komunikasi sosial. “Konstituen massa loyal dari PDI Perjuangan di kota Semarang juga ikut menjadi target perolehan suara, “ ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat di Jawa Tengah, Baltasar acap kali menyampaikan betapa strategisnya ekonomi kerakyatan di negeri ini. Salah satu pilar pelaku dari ekonomi kerakyatan kata dia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perekonomian rakyat dalam UMKM selalu hadir karena memang diperlukan, disamping sudah terbukti ketahanannya ketika negeri ini dilanda krisis ekonomi.
Ia menyatakan UMKM jelas sekali sebagai salah satu sektor usaha penyanggga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun persoalannya, dukungan pembiayaan sebagai modal kerja dan investasi serta cakupan pendanaan yang diperlukan terhadap pengembangan UMKM masih memprihatinkan.
Padahal lanjut Baltasar, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 47 juta. Pelaku ekonomi kerakyatan ini umumnya tertinggal dalam proses pencapaian keadaan yang sejahtera, adil dan makmur. Posisi pelaku ekonomi skala mikro, kecil dan menengah dalam struktur ekonomi nasional tidaklah menggembirakan. “Umumnya mereka atau sebagian besar belum bebas dari kemiskinan. Sementara arus revolusi teknologi informasi modern telah mendera mereka, “ ujar Baltasar.
Intinya kata dia, pelaku ekonomi kerakyatan ini termarginalkan. “Penguasaan aset ekonomi oleh pihak asing dan pengusaha besar nasional terus semakin besar. Misalnya masuknya swasta modal besar dan modal asing dalam sektor perdagangan retail seperti minimarket yang merambah sampai ke kota kecil, “ ujar Baltasar.
Ia menyadari pemberdayaan 47 juta UMKM tentu bukan pekerjaan mudah yang dapat dilakukan dalam tempo singkat. Menurut dia, dibutuhkan kemauan politik yang kuat dan sikap kebangsaan yang solid. “Penguatan itu memerlukan kebijakan politik dari lembaga legislatif dan eksekutif, untuk menetapkan kebijakan ekonomi nasional yang pro-pemberdayaan ekonomi rakyat, “ katanya.
Ia menambahkan penguatan ekonomi kerakyatan hanya dapat berhasil dengan pendekatan struktural dan kultural. Struktural maksudnya adalah adanya dukungan kebijakan ekonomi dan politik dalam menciptakan regulasi dan infrastruktur ekonomi yang kondusif untuk mengangkat perekonomia rakyat.
Tugasnya tersebut karena kedudukannya di Departemen dan Organisasi DPP PDI Perjuangan, Deputi bidang Kurikulum Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat(BP2ER). Ia ikut ditugaskan sebagai anggota Tim Monitoring Progres KTA-Nisasi Jawa Tengah dan Yogjakarta. Ia pun mendapat penugasan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Karena penugasan dari kedua instansi partai ini, saya sudah sering berkunjung ke sana. Tidak hanya Jateng I, di kota lain di luar itu pun sudah banyak berkomunikasi dan berinteraksi, “ ungkapnya.
Semasa aktif di organisasi intra dan ekstra kemahasiswaan pun, cerita Baltasar ia sudah sering menyambangi Kota Semarang dan Salatiga. Kedudukannya sebagai sebagai Ketua Senat Mahasiswa Akademi Tekstil Bandung, yang kemudian berubah menjadi Universitas Bandung Raya, membuat dia kerap beranjangsana ke Semarang dan Salatiga. Begitupun ketika meneruskan studinya di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Aktivitasnya yang sama pun semakin berlanjut tatkala ia menjadi aktivis GMKI dan GAMKI. Baltasar tercatat pernah menduduki jabatan Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat GAMKI. “Sebetulnya saya telah mengenal cukup baik daerah pemilihan saya yang sekarang ini, “ ujarnya.
Pria yang sehari-hari masih bekerja sebagai staf ahli fraksi PDI Perjuangan DPR ini berusaha untuk konsisten, khususnya kepada tugas yang diberikan partai. Ia mengaku sejak diumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) dan ia berada di nomor urut 9, sedikit pun tak menggoyahkan dirinya mendukung PDI Perjuangan.
“Saya sudah bertekad tetap akan bekerja untuk menggalang dukungan. Bagaimanapun saya harus memberikan sumbangsih bagi partai, setidaknya di dapil tersebut, “ katanya seraya menambahkan bahwa sikap konsistensi tersebut penting sebagai wujud tanggungjawab dan rasa kecintaan terhadap misi dan tujuan partai.
Baltasar termasuk caleg yang sudah menyiapkan detail program kerjanya. Bahkan semua program kerjanya tersebut dituangkan dalam sebuah proposal. Lebih menarik lagi, ia berusaha semaksimal mungkin memahami peta wilayah Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Ia tahu persis potensi apa saja yang ada di tiga kota tersebut sekaligus keadaan perekonomiannya. Baltasar lancar memaparkan bagaimana sektor pertanian, perdagangan, industri dan sektor jasa di sana. “Saya berjuang sesuai dengan mekanisme demokrasi untuk dapat terpilih sebagai anggota dewan, “ ujar pria kelahiran Binjai, Sumatra Utara, 22 Agustus 1959 ini.
Apa kiatnya untuk mewujudkan hal tersebut? Menurut dia, sebagai caleg DPR, ia harus dapat menggalang dukungan dari masyarakat pemilih pada basis tradisional partai dan basis komunitas lainnya. Tentu saja ia sudah merumuskan wilayah peta dukungan yang digarap. Sejak awal, ia sudah mempetakan suara dukungan yang mau didekati tersebut. “Bahkan dalam beberapa bulan ini, pelan-pelan sudah saya jalankan, “ katanya.
Misalnya alumni pelatihan KTB BP2ER di dapilnya merupakan potensi yang diharapkan mampu menyokong pencalonannya. Selain itu, ia juga membidik aktivis, anggota dan mahasiswa GMKI Semarang, Salatiga dan mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Anggota dan simpatisan GAMKI dari warga gereja di Semarang pun sudah dijajaki.
Begitupun dengan simpatisan warga gereja yang berlatar belakang kultur Sumatra Utara. Melalui fasilitas teknologi internet, Baltasar pun menjajaki kemungkinan mendapat peluang konstituen dari kelompok swing voters. Ini dilakukan mellaui blog dan situs komunikasi sosial. “Konstituen massa loyal dari PDI Perjuangan di kota Semarang juga ikut menjadi target perolehan suara, “ ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat di Jawa Tengah, Baltasar acap kali menyampaikan betapa strategisnya ekonomi kerakyatan di negeri ini. Salah satu pilar pelaku dari ekonomi kerakyatan kata dia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perekonomian rakyat dalam UMKM selalu hadir karena memang diperlukan, disamping sudah terbukti ketahanannya ketika negeri ini dilanda krisis ekonomi.
Ia menyatakan UMKM jelas sekali sebagai salah satu sektor usaha penyanggga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun persoalannya, dukungan pembiayaan sebagai modal kerja dan investasi serta cakupan pendanaan yang diperlukan terhadap pengembangan UMKM masih memprihatinkan.
Padahal lanjut Baltasar, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 47 juta. Pelaku ekonomi kerakyatan ini umumnya tertinggal dalam proses pencapaian keadaan yang sejahtera, adil dan makmur. Posisi pelaku ekonomi skala mikro, kecil dan menengah dalam struktur ekonomi nasional tidaklah menggembirakan. “Umumnya mereka atau sebagian besar belum bebas dari kemiskinan. Sementara arus revolusi teknologi informasi modern telah mendera mereka, “ ujar Baltasar.
Intinya kata dia, pelaku ekonomi kerakyatan ini termarginalkan. “Penguasaan aset ekonomi oleh pihak asing dan pengusaha besar nasional terus semakin besar. Misalnya masuknya swasta modal besar dan modal asing dalam sektor perdagangan retail seperti minimarket yang merambah sampai ke kota kecil, “ ujar Baltasar.
Ia menyadari pemberdayaan 47 juta UMKM tentu bukan pekerjaan mudah yang dapat dilakukan dalam tempo singkat. Menurut dia, dibutuhkan kemauan politik yang kuat dan sikap kebangsaan yang solid. “Penguatan itu memerlukan kebijakan politik dari lembaga legislatif dan eksekutif, untuk menetapkan kebijakan ekonomi nasional yang pro-pemberdayaan ekonomi rakyat, “ katanya.
Ia menambahkan penguatan ekonomi kerakyatan hanya dapat berhasil dengan pendekatan struktural dan kultural. Struktural maksudnya adalah adanya dukungan kebijakan ekonomi dan politik dalam menciptakan regulasi dan infrastruktur ekonomi yang kondusif untuk mengangkat perekonomia rakyat.
Andoes Simbolon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar