Penting dan Mendesak !!

Syalom, Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, dibawah ini ada Nama-nama dan Nomor HP Anggota Pansus RUU Pornografi DPR RI. Kalau boleh tolong di Telpon dan SMS mereka untuk menghentikan Pembahasan RUU Pornografi karena bisa menciptakan Perpecahan atau Disintegrasi Bangsa karena RUU Pornografi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan Bangsa Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pemerintah RI dan Pansus RUU Pornografi DPR RI ini harus menjunjung Perbedaan atau Ke Bhinekaan, bukan mengutamakan Kepentingan Kelompok atau Golongan Tertentu saja, Demi NKRI!!

Salam Demokrasi dan Merdeka!!! GBU

1. Ibu Eva Sundari dari PDIP 08123114631

2. Bpk Agung Sasongko dari PDIP 08122651370

3. Ibu Dewi dari PDIP 08161835093

4. Ibu Badariah dari PKB 0811948812

5. Balkan Kaplale dari Demokrat 081383891001

6. Yoyoh dari PKS 081385510222

7. Chairunisa dari Golkar 0811142386

8. Tamburaka 081310108004

9. Zubairi Hasan PPP 081319221144

Mungkin akan disahkan 30 Oktober atau akhir November 2008

Tolong sebarkan sebanyak mungkin Kepada seluruh Teman-teman Seperjuangan yang Nasionalis atau Pejuang Demokrasi dan masih Peduli terhadap nasib Bangsa Indonesia ini Pesan SMS ini kami terima dari : Ibu Sylvana Ranti Apituley

Salatiga 27 Oktober 2008

Dari Kami Pdt Masada Sinukaban Dan Syalom Pasau

Kesaktian Peduli Generasi Indonesia dan LMND Salatiga Jawa Tengah

Tuhan Yesus Memberkati AMEN

Tolak Pemberlakuan RUU Pornografi menjadi Undang-undang!!!!

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang sempat menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat di waktu yang lampau sempat dihentikan pembahasannya oleh DPR. Namun ternyata, setelah mendapat banyak pertentangan RUU ini tetap diajukan untuk disahkan menjadi undang-undang setelah mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan judul menjadi RUU Pornografi.

Selain pembahasannya agak luput dari perhatian masyarakat dan juga menampung aspirasi masyarakat ternyata tidak terjadi perubahan yang substansial dari RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang lalu. RUUP ini masih sarat dengan beberapa masalah yang menjadi titik keberatan masyarakat di waktu yang lalu, misalnya beberapa pasal dalam RUU ini masih mengancam eksistensi hidup bersama karena menyangkut persoalan identitas dan keyakinan sebagian rakyat Indonesia, khususnya dari daerah-daerah yang tidak memandang ketelanjangan seseorang menjadi suatu permasalahan serius. Bukan hal yang mustahil kalau hal ini akan kembali memunculkan sentimen Disintegrasi Bangsa.

Pornografi memang semakin merebak belakangan ini terutama dipicu oleh kekuatan kapitalisme yang bersinergi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pornografi kini bisa dikonsumsi semua orang tanpa memandang batas usia dan tempat. Dari anak-anak hingga masyarakat yang hidup di pelosok-pelosok desa, kini bisa mengakses pornografi melalui internet, VCD porno yang beredar secara gelap maupun telepon "esek-esek".

Hal ini tentu sangat menguatirkan. Namun, menghadapinya dengan pemberlakuan RUU Pornografi ini sangat sarat masalah atas beberapa pertimbangan berikut:

1. Perumusan Pornografi pada pasal 1 RUU ini masih sangat multi tafsir dan jauh dari kejelasan. Hal ini tidak memenuhi azas kejelasan rumusan sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Penyusunan Hukum. Misalnya ungkapan "yang dapat membangkitkan hasrat seksual" adalah berbeda-beda bagi setiap orang, sehingga cara seseorang berjalan pun bisa dikenakan pada ungkapan ini. Demikian pun halnya dengan istilah "tampilan yang mengesankan ketelanjangan" (Pasal 4 poin d) Dalam menafsirkan istilah-istilah yang tidak jelas akan terbuka kemungkinan setiap orang menginterprestasikannya dengan akibat justru tidak tercapainya kepastian hukum.

2. RUU ini mengesankan seolah-olah akar segala persoalan yang menghantar bangsa Indonesia pada kemerosotan moral terletak pada seksualitas dan erotisme. Jadi kalau masalah ini diselesaikan dengan sendirinya persoalan moral juga beres. Tujuan pengaturan pornografi dengan pendekatan hukum. Membangun moralitas masyarakat dengan hukum positif akan menempatkan negara pada posisi yang sangat menentukan pun dalam hal-hal yang bersifat privat. Jika demikian halnya bukankah negara akan menjadi negara totaliter? Pertanyaannya adalah, sampai seberapa jauhkah wewenang negara mengawasi warga negaranya? Apakah negara juga berwenang menentukan mana yang boleh dan yang tidak boleh dibaca oleh warga-negara? Tidakkah dengan demikian, kita menolong negara menjadi sebuah negara totaliter? Menjadi persoalan adalah, apakah negara juga memiliki wewenang untuk menentukan standard moralitas tersebut sampai memasuki wilayah personal? Dan kalau ya, batasan atau standard siapakah yang akan digunakan? Kalau Negara begitu kuatnya dalam menentukan moralitas personal, dimanakah peran lembaga Keluarga, Pendidikan dan Agama?

3. Adanya pengecualian pada pasal 7 dan 14 akan mengaburkan substansi RUU ini. Hukum dengan pengecualian akan menimbulkan diskriminasi dan sangat rawan terhadap manipulasi dan korupsi.

4. Tidak menghargai keragaman perspektif, terutama kekayaan ekspresi social budaya tradisional maupun kontemporer, baik komunal maupun personal yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian kepelbagaian budaya yang sangat beragam akan tereliminir oleh pemberlakuan RUU ini menjadi Undang-Undang. Padahal Pasal 28 dan 32 UUD 1945 nyata-nyata memberikan jaminan akan keragaman budaya ini dan merupakan identitas serta hak masyarakat. Penegasan akan kebebasan mengekspresikan keragaman budaya tersebut dikuatirkan akan menimbulkan disharmoni di tengah masyarakat. Sementara itu, tujuan reformasi kita adalah terwujudnya sebuah civil-society di negeri kita. Salah satu cirinya adalah kedewasaan warga negara di dalam menyikapi berbagai keberagaman.

Oleh karena beberapa pertimbangan diatas, maka kami menolak diberlakukannya RUU Pornografi ini menjadi Undang-Undang.

Kami menyadari adalah suatu kebutuhan akan pengaturan dan penertiban tentang pornografi. Namun, yang dibutuhkan adalah penertiban dan pengaturan distribusi yang lebih bertanggung-jawab atas produk-produk pornografi serta penegakan hukum yang tegas terhadap pemberlakuan Undang-Undang yang telah ada terkait dengan masalah ini seperti UU No.8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kiranya keberatan atas keberadaan RUU Pornografi ini hendaknya tidak disalah-pahami sebagai menyetujui Pornografi.

Ditulis ulang Pdt Masada Sinukaban

KESAKTIAN PEDULI GENERASI INDONESIA

Diangkat/diambil dari Website KWI : Internet www.mirifica.net

PGI : Persekutuan Gereja-gereja Indonesia

Laptop dan Hand Phone terbaru Sebuah Kebutuhan atau Keinginan??

(Apakah saat ini Orang-orang harus Hidup dengan Laptop dan Hand Phone??)

Di UKSW Salatiga Jawa Tengah, sebuah pemandangan biasa bila Mahasiswa/i SI membawa/ menenteng Laptop atau Komputer jinjing. Sebagai pemerhati Sosial dan Peduli Kemanusiaan, secara Pribadi Penulis sering memperhatikan setiap Mahasiswa/i yang memiliki Laptop tersebut. Melihat hal itu muncul sebuah pertanyaan, apakah memang Laptop sudah sangat di butuhkan oleh para Mahasiswa/i itu? Atau hanya sebagai “Trend” dan Gaya saja. Agar dilihat pantas sebagai seorang Mahasiswa/i SI dengan membawa Laptop kemana-mana. Bukan hanya di Kampus dan Perpustakaan saja, juga di Kantin/Cafe Kampus, Mahasiswa-i tersebut menggunakan Laptop atau Komputer jinjingnya tadi. Ternyata, ada juga diantara para Mahasiswa/i tersebut yang “Memaksa” Orang Tuanya untuk membelikan Laptop dan Handphone terbaru. Laptop dan Handphone tersebut, di pergunakan bukan untuk mendukung Studi/Kuliahnya, hanya untuk menyimpan Lagu-lagu terbaru dan Game Online. Ada juga yang mempergunakannya untuk menyimpan File-file Porno yang di akses dari Internet dan Mengcofy dari teman-temannya yang lain. Wah?? Bagaimana itu ya?

Apakah ini yang di namakan Budaya Populer (Pop Culture) yang sedang terjadi secara Global?? Bahwa Dunia ini di giring oleh para Kaum Kapitalis untuk menjadi Manusia yang Individualistis dan Konsumerisme. Maksudnya, sering kali kita membeli sesuatu Produk Teghnologi yang bukan Kebutuhan kita tapi hanya Keinginan kita saja, dan biar dianggap keren atau beken. Penulis mau bertanya. Apakah memang ketika menjadi seorang Mahasiswa/i sudah harus memiliki Laptop?? Penulis berpikir, kalau hanya untuk mengetik tugas-tugas dari Kampus atau tugas-tugas dari Dosen, tidak harus memaksakan Orang Tua di Kampung untuk membeli Laptop. Kalaupun harus, Komputer biasa saja yang Pentium 3 atau 4 sudah bisa menyimpan banyak data-data dan sudah lebih dari cukup untuk mengerjakah Tugas-tugas dari Kampus atau Dosen-dosen.

Pengalaman banyak Orang, selama mengikuti kuliah sebagai Mahasiswa/i tidak harus memiliki Laptop. Cukup dengan Komputer biasa juga bisa. Apakah ini yang dinamakan Dampak Tegnologi Tinggi yang Mengglobal dengan “Strategi Pasar Global” yang menggiring kita untuk ikut “Budaya Latah” alias Budaya ikut-ikutan saja? Padahal kita belum saatnya untuk menggunakan Produk-produk Tegnologi tersebut?? Penulis di sini sama sekali bukan menolak Tegnologinya, hanya mau mengatakan bahwa tidak semua Tegnologi yang ditawarkan kepada kita harus kita miliki bahkan kita harus memaksakan diri untuk memilikinya hanya untuk mengikuti Perkembangan Zaman. Mungkin pada saatnya yang tepat, kita akan menggunakan Produk Tegnologi tersebut. Katakanlah kita saat ini seorang Pelajar atau Mahasiswa? Untuk apa memiliki Laptop dan Hand Phone yang canggih.Belum tepat Guna bagi kita.Orang Tua juga perlu Bijaksana menyikapi hal ini.Jangan langsung memberikan apa saja yang di minta oleh Anaknya yang sedang Sekolah atau Kuliah. Orang Tua tidak perlu memanjakan Anak dengan barang-barang Tegnologi yang belum menjadi Kebutuhan si Anak. Bukan tidak mungkin dengan barang Tegnologi yang kita berikan itu dia terjerumus ke dalam hal yang salah.

Termasuk memberikan Mobil kepada si Anak yang masih duduk di bangku Sekolah atau Kuliah. Hal ini membuat si Anak memiliki beban Psikologis. Karena dia sudah bertahun-tahun naik mobil Mewah milik Orang Tuanya. Coba bayangkan si Anak itu kelak bekerja di sebuah Instansi di Daerah yang pelosok dengan Gaji 1 juta. Padahal sewaktu dia Kuliah dia dikirimi uang 2-3 juta uang bulanan oleh Orang Tuanya. Secara umum si Anak akan menderita. Ini menjadi perenungan buat kita semua. Ajar dan didiklah Anak-anak kita hidup Sederhana dan mampu Bersyukur dengan apa adanya. (Bandingkan Film Pangeran Katrokpolitan yang di Perankan Jhosua) Agar kelak ketika dia tamat dan bekerja di Daerah yang minus sekalipun dia sudah siap Mental. Penulis pernah mendengar cerita tentang Anak seorang Pejabat di Jakarta, semua Anak-anaknya (Smu dan Mahasiswa) Naik bus umum pergi ke Sekolah/Kuliah. Ketika di tanya kepada Orang Tua si Anak itu. Kenapa tidak di belikan Mobil saja?? si Bapak menjawab. Biarkan saja dia belajar hidup Sederhana, soalnya belum tentu nanti dia sanggup membeli Mobil mewah dengan Keringatnya sendiri. Bukan berarti Saya tidak Sayang kepada mereka. Untuk apa Saya jerumuskan mereka. Saya sanggup membeli Mobil apapun untuknya. Namun hal itu tidak mendidik. Itulah jawaban Orang Tua Anak tersebut.

Sangat menarik mengenal Budaya Populer atau Pop Culture ini, kita di ajarkan untuk melihat semua Produk-produk Tegnologi itu dengan “Kaca Mata” Kebutuhan atau hanya Keinginan.

Mungkin kita perlu lebih“Kritis” terhadap apapun itu termasuk Hand Phone. Sebagai alat Komunikasi HP itu sangatlah baik, akan tetapi kita juga harus sadar bahwa HP itu sebenarnya di buat hanya untuk layanan Informasi dan Komunikasi. Jadi maksud Penulis, marilah kita memanfaatkan Tegnologi apapun itu dengan Kritis bukan hanya asal terima saja. Penulis memberi contoh begini, seandainya Penulis di suruh membeli dan memilih secara sadar untuk memiliki HP yang Mahal atau yang Sederhana. Maka Penulis pasti akan membeli HP yang sederhana. Katakanlah HP yang berharga 1 juta. (bagi penulis Fungsi utama HP hanya untuk meng SMS atau menelpon Keluarga, Dosen, Pdt, Pt, Dkn, Jemaat, Tetangga dan Teman-teman saja) Dari pada harus membeli HP yang harganya 5-10 juta??

Kecuali, HP yang mahal itu dengan berbagai Fitur-fiturnya sudah menjadi Kebutuhan, Penulis pikir tidak Masalah. Termasuk untuk memiliki HP lebih dari 1 buah (saat ini ada banyak Mahasiswa/i yang memiliki HP lebih dari 1 mungkin juga 2-3 buah). Dalam hal memiliki Laptop juga sama, apakah hal itu sudah menjadi Kebutuhan kita atau hanya Keinginan kita saja. Jujur saja, sebagai seorang Pendeta memiliki Laptop itu bukanlah sebuah Kebutuhan, masih sebagai Keinginan. Kalau Komputer ya, itu sudah menjadi Kebutuhan untuk saat ini. Lain hal bila seorang Pendeta itu memang penulis di berbagai Media, Internet, Web Site, Penulis Buku, dia seorang Dosen (file-file Bahan Kuliah), menulis di Majalah maupun Jurnal atau juga sering di undang sebagai Konseptor dan Nara Sumber (Pembicara). Nah kalau hanya sebagai Pendeta Jemaat? Yang hanya memikirkan Pelayanan, Warta jemaat, Laporan Sidang Runggun, Sidang Ngawan maupun bahan Sermon Kotbah. Mungkin Komputer atau mesin Tik juga sudah bisa. Jangan Latah atau ikut-ikutan Budaya Pop. Bahasa kami selalu “Tepuk dada tanya Selera” atau “Maksud hati ingin memeluk Gunung apa daya tangan tak sampai”. Apapun itu, harus di seleksi/kritisi apakah Barang atau Produk itu sudah menjadi Kebutuhan atau masih Keinginan kita saja. Jangan paksa Jemaat untuk hal-hal yang belum terlalu Penting. Itu juga sama dengan KORUPSI!!

Informasi ini hanyalah Opini, bukan dalam rangka menyinggung siapa-siapa, Penulis mau menyampaikan, melihat perkembangan situasi dan keadaan saat ini dimana Manusia di giring kearah Individualisme, Hedonisme, Konsumerisme dan Materialisme. Kita tahu, sudah tidak hal aneh lagi bahwa banyak Mahasiswa/i saat ini yang kerjanya hanya maen “Game Online” saja setiap hari sampai lupa Kuliah ataupun Belajar. Kita harus sadar bahwa hampir semua Produk-produk Tegnologi menggiring kita ke arah Individualisme. Coba lihat Laptop dan HP Kita, bila sedang aktif kita bisa asyik sendiri berjam-jam tanpa Peduli Masyarakat atau Orang yang berada di sekeliling kita!

Banyak juga Mahasiswa/i sekarang yang kerjanya hanya menonton Film atau Situs Porno di Laptop dan HPnya, hal ini harus kita pikirkan bagaimana mengantisipasinya. Maksudnya jangan kita terlalu bangga ketika Anak-anak kita di perlengkapi dengan yang namanya Laptop dan HP yang canggih padahal menurut ukuran usianya mereka belum layak untuk memilikinya. Mengapa Penulis katakan demikian?? Banyak juga kasus Mahasiswa/i SI Nonton Film Porno dan menyimpan File Porno. Ada dugaan di beberapa Kampus dan Gereja, ada Oknum Mahasiswa Program S 2 dan Oknum-oknum Hamba Tuhan melakukan hal yang sama. Ini menjadi Perenungan?? Mungkin maksud kita baik untuk menyediakan Fasilitas, akan tetapi bila tidak di bekali dan tidak dipersiapkan dalam menggunakannya maka hal Negatif bisa terjadi. Seperti Mahasiswa S2 atau Oknum-oknum tadi. Tadinya Laptop itu di sediakan hanya untuk mendukung Pelayanannya misalnya mengetik Bahan Sermon, bahan Kotbah dan Warta Jemaat.

Ternyata, karena tidak di persiapkan, disalahgunakan untuk menonton Game atau film Porno sehingga melupakan tugas-tugasnya. Semoga tidak ya!! Penulis menyarankan agar kita hidup semakin Bijaksana, pakailah Tegnologi karena memang sudah menjadi Kebutuhan!! Apapun itu, jangan karena keinginan dan Latah atau Ikut-ikutan!! Atau juga Karena terimbas Budaya Populer (Pop Culture).

Firman Tuhan

Amsal 1:7 Berkata “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tapi Orang bodoh menghina didikan”

Penulis Pdt Masada Sinukaban

Pemerhati Sosial dan Peduli Kemanusiaan UKSW Salatiga

KESAKTIAN PEDULI GENERASI INDONESIA

Anak-anak yang putus Sekolah dan Anak-anak yang berprestasi mengapa tidak kita bantu??

(Beberapa Gereja GBKP dan anggota Gereja GBKP sudah membantu mereka yang studi SI dan S 2)

Penulis pernah menjadi Pengurus di sebuah Yayasan yang bergerak dalam bidang Beasiswa dan Lembaga Missi yang bernama Yayasaan Mission CARE atau yang sering dikenal dengan sebutan Yayasan Mitra Missi Indonesia (YMMI). Ketika Yayasan ini berdiri di Sumatera Utara tepatnya di Medan, tahun 2001. Penulis di hubungi oleh Dkn Drs Semangat Merdeka Tarigan yang sekaligus adalah Ketua Umumnya untuk Sumatera Utara. Penulis di ajak bergabung dan menjadi pengurus, melihat peluang ini Penulis langsung tertarik. Penulis benar-benar kagum terhadap program-program dan kegiatan Yayasan Mission CARE ini yang tak lain dan tak bukan adalah Untuk mendukung Pelayanan Missi di Pedalaman-Pedalaman di Indonesia bahkan di Dunia. Yayasan ini juga mendukung pembangunan Gereja-gereja yang sangat sederhana dan berada di pedalaman. Dan yang lebih menarik Yayasan ini membantu Pendeta-pendeta yang melayani di Pedalaman, Guru Agama Kristen yang mengajar di Pedalaman dan membantu Beasiwa bagi Mahasiswa-I S I yang orang tuanya tidak mampu dan sekaligus anak itu berprestasi.

Memang, bila di lihat dari segi jumlah yang dibantu oleh Yayasan ini, tidaklah seberapa bila dibanding kebutuhan Ekonomi dan kebutuhan biaya studi para Mahasiswa-i dan para Pendeta yang berada di Pedalaman itu. Akan tetapi hal ini sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan. Besarnya bantuan berkisar 100-150 rb per bulan selama 3 tahun terus menerus. Saat ini Mission CARE atau YMMI telah membantu 7000an Pendeta, Guru Agama dan Mahasiswa-i SI Theologia atau para calon Pendeta. Luar biasa Yayasan Mission CARE ini di pakai Tuhan! Saat ini Penulis tidak lagi aktif menjadi pengurus Mission CARE, akan tetapi Penulis sangat terharu ketika salah seorang Pengurus Mission CARE ini masih tetap mendukung biaya Studi S 2 yang saat ini Penulis jalani di Salatiga. Ditengah sulitnya Ekonomi secara Nasional, Mission CARE tampil sebagai “Penyejuk” bagi ribuan Orang yang saat ini sedang “Studi dan Melayani di Pedalaman” sana. Secara Pribadi Penulis sangat kagum dan terharu akan kepedulian dari Mission CARE dan para pengurus serta mantan-mantan pengurusnya yang Kompak dan sangat memiliki rasa Solidaritas. Saat ini penulis memang sangat membutuhkan bantuan Studi. Apalagi setelah Dampak kenaikan BBM yang begitu besar. Disamping harga-harga kebutuhan pokok naik, juga biaya ongkos-ongkos dan biaya pembelian buku-buku dan alat tulis makin mahal.

Apalagi penulis saat ini sedang menjalani “Cuti diluar tanggungan”, jadi semua Fasilitas dari Gereja kita GBKP yang tercinta ini di putus!! Mulai dari Gaji, Askes dan tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi yang dilakukan GBKP secara resmi dan rutin seperti Sidang Klasis, Sidang Sinode dan Konven-konven atau juga Sidang Kerja Sinode kerja baru-baru ini. Yah mirip-miriplah seperti “BELO LA ERTANGKE” ikut bas kepiten tapi tading bas beligan. Mungkin inilah kebijakan Oknum Moderamen yang tidak Populis!! Berdampak bagi kami beberapa orang Pendeta GBKP. Nah hal ini sebagai pembelajaran bagi para Pemimpin Moderamen GBKP yang akan datang supaya hati-hati untuk memutuskan atau mengambil kebijakan! Jangan terlalu mengagungkan “seorang Pengurus” tapi agungkanlah Tuhan Yesus, hanya DIA yang perlu di Muliakan Bukan Pendeta atau Pengurus Moderamen!!

Penulis menyampaikan hal ini agar kedepan Moderamen GBKP mau belajar dari Pengalaman. Berikanlah kesempatan seluas-luasnya bagi Pendeta GBKP untuk Studi, pada bidang yang ia minati dan ia kuasai (dengan Seleksi Ketat/agar kamipun bersaing secara Positip). Bukan dengan memilih-milih orang, yang Moderamen suka atau tidak suka yang akan di Studi lanjut. Kami ini adalah kader Gereja GBKP bukan “kader pribadi atau kader sekelompok orang”. Jangan ada KKN atau NKK (Nolong Kawan-Kawan)

Untuk mengatasi KKN dan NKK tersebut, Penulis berpikir Gereja GBKP perlu membentuk Yayasan Peduli Generasi Gereja yang Independent. Atau mungkin Yayasan Pendidikan GBKP perlu membuat sebuah Gebrakan baru dengan merekut Donatur Tetap GBKP sebanyak 100 orang saja (para donatur itu bisa dari GBKP Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Medan, Pekan Baru, Palembang, Batam, Rokan Hulu, Kampar dan sebagainya) guna mendukung studi S1 Dan S2 anggota gereja GBKP maupun Pendeta GBKP. Penulis mau mengatakan begini, dari 100 anggota Member atau Donatur itu kita harapkan mau menyumbang 250 ribu saja per Keluarga perbulan secara rutin untuk dikelola dengan baik oleh para pengurus Yayasan Pendidikan tadi untuk mendukung studi S1 atau S2.

Andai para donatur itu mau menyumbangkan 250 ribu saja setiap bulan maka ada uang yang masuk ke Yayasan kita 25 juta rupiah. Nah dengan uang 25 juta tersebut kita sudah bisa mendukung 20 orang Mahasiswa/i S1 yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi, juga 5 orang yang Studi S2. Setiap Mahasiswa S1 kita bantu 750 ribu setiap bulannya. Sedangkan yang Studi S2 1 juta rupiah setiap bulannya. Maka uang yang kita keluarkan untuk yang S1 dan S2 hanya 20 juta setiap bulannya. Maka jumlah uang yang tersisa setiap bulan masih ada 5 juta lagi. Hal itu bisa kita pergunakan untuk belanja rutin pengurus Yayasan atau 2 orang Staf yang mengurus Yayasan tersebut. Uang yang 5 juta bisa di pergunakan untuk kesejateraan Staf 2 juta Rupiah, biaya Telpon, Listrik dan biaya Pengiriman maupun biaya lain-lain 3 juta rupiah.

Andaikan hal ini bisa kita mulai dan lakukan maka banyak hal yang bisa kita bantu maupun yang kita dapatkan. Pertama kita telah melakukan Firman Tuhan dengan membantu orang-orang yang membutuhkan dan yang kedua kita melakukan peningkatan SDM GBKP yang makin maju dan berkembang. Kalau masalah teknik dan proses perekrutan diserahkan kepada pengurus. Siapa-siapa saja yang mau direkrut menjadi Mahasiswa/i yang di bantu atau di beasiswai tersebut. Bagaimana kategorinya. Bisa saja kita memberikan persyaratan, pertama calon Mahasiswa/i itu adalah anggota gereja GBKP dan memiliki Moralitas dan Spritualitas yang kuat, komitmennya buat membangun GBKP setelah tamat nanti jelas, memiliki kemampuan bahasa Inggris dan Internet yang baik, IPK 3,00 minimal (tapi ini bukan persyaratan utama) yang terpenting adalah mereka itu kurang mampu. Dan harus mendapat Rekomendasi dari Kampus atau Gereja Asal bahwa dia layak di bantu karena latar belakang ekonomi. Sebagai tambahan, mereka menuliskan sebuah karya Ilmiah yang di minati misalnya tentang Korupsi, Hukum, Ham, Lingkungan Hidup, Narkoba, Hiv AIDS, Kemiskinan, Global Warming dan tentang Anak.

Bila hal ini kita lakukan maka kedepan nya kita tidak perlu lagi terlalu bergantung terhadap bantuan Luar Negeri (dan tentunya masalah Suka atau tidak suka tidak ada lagi, tapi yang berlaku adalah Kwalitas dan Seleksi ketat). Ayo GBKP mulailah untuk Mandiri, kita juga bisa. Jangan kita Serupa dengan Negara ini yang selalu bergantung kepada Negara Asing, IMF, World Bank dan Negara-negara maju. Mulailah berdiri diatas kaki kita sendiri, Penulis yakin bila hal ini dilakukan atau di kelola dengan baik dan dengan hati Nurani maka Yayasan ini nantinya akan mencetak “Calon-calon pemimpin Gereja GBKP dan pemimpin Bangsa Indonesia yang berkarakter dan takut akan Tuhan Yesus”. Coba kita hitung dalam jangka Waktu 25 tahun kedepan kita akan mencetak ratusan Sarjana-sarjana dan Master-master yang berkualitas!! Mari belajar dari Pak TB Silalahi dengan Yayasan Sopo Surungnya dan Mission CARE. Kini pak TB Silalahi telah mencetak 700an Sarjana yang ahli di bidangnya termasuk di TNI dan Polri. Nah GBKP mengapa tidak melakukan hal yang sama. Daripada mengurusi “Bisnis-bisnis lain yang tidak jelas” lebih baik mengurus SDM ini.

Mengapa hal ini penulis sampaikan? Disamping penulis juga pernah duduk sebagai pengurus Yayasan yang Konsentrasi di bidang Beasiswa ini, jadi penulis terpanggil untuk menyuarakannya. Kedua hasil pembicaraan dengan seorang mahasiwa “Pasca Sarjana” yang dulunya dia adalah anggota GBKP dan di utus oleh GBKP sebagai calon “Pendeta GBKP” tapi saat ini “Teman” kita itu sedang melanjutkan S2 nya di UKSW Salatiga bidang Pendidikan. Dan sepertinya dia tidak akan kembali lagi ke GBKP karena dia sudah Kecewa dengan Moderamen GBKP yang hanya bisa mengutus dan merekomendasikan mereka sebagai “Calon-calon Pendeta” tapi setelah di utus tidak pernah lagi di hubungi, di kontak dan tidak pernah di bantu secara Beasiswa katanya (padahal beliau itu sangat berprestasi sebut saja inisialnya “AN GT”). Nah saat ini dia beserta teman-temanya sedang aktif menggalang dana untuk membantu “Mahasiswa dan anak-anak putus sekolah di Salatiga Jawa Tengah”. Sungguh mulia perbuatan AN GT Sahabat kita itu.

Beberapa waktu yang lalu Penulis dan Nora ikut merayakan HUT yang ke 70 tahun Pak TB Silalahi di Hotel Sangrilla Jakarta. Nah disanalah penulis semakin di ketuk hatinya ketika paka TB Silalahi menyaksikan kisah hidupnya mulai dari kecil sampai ia pernah menjadi Menteri dan Saat ini sebagai Penasehat Presiden RI yang di kenal dengan Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden)

Beliau telah menyekolahkan 700an orang anak-anak Tapanuli (Pak TB membantu membeasiswai mereka dan hampir semua berasal dari keluarga yang kurang mampu secara Ekonomi dan berprestasi) dengan Yayasan Soposurungnya. Kini 700 anak-anak TB itu sudah tersebar di Indonesia bahkan ke AS, Inggris dan Jepang. Itu juga lah yang mendorong Penulis menyampaikan ini. TB Silalahi bisa kok kita tidak?? Mari mulai membantu Anak-anak “Putus Sekolah” dan yang Berprestasi!! Mari kita mulai dari 1 atau 2 orang, mungkin pada saatnya nanti bisa ratusan bahkan ribuan orang yang kita beasiswai. Seperti yang telah dilakukan oleh GBKP Kampar dan Rokan Hulu Klasis Riau Sumbar yang saat ini juga sedang Membantu Penulis melanjutkan S2 di UKSW Salatiga Jawa Tengah. Walaupun mereka Runggun yang Kecil tapi mereka punya Komitmen untuk mendukung dan Membantu Pendetanya yang sedang Studi lanjut ke jenjang S2 jurusan Pastoral dan Masyarakat!! Yang akan menjadi tenaga Relawan bagi Para Korban Narkoba dan HIV AIDS di GBKP dan Indonesia ini. Penulis juga mengucapkan Trimakasih kepada GBKP Rg Semarang, Rg GBKP Jogjakarta dan Pt Dkn dan Jemaatnya yang hingga saat ini terus membantu dan mendukung penulis secara Doa dan Dana. Tuhan Yesus Memberkati AMEN

Firman Tuhan :

“Takut akan TUHAN adalah Permulaaan Pengetahuan, Tetapi orang bodoh menghina didikan”

Amsal 1:7

Penulis

Pdt Masada Sinukaban UKSW Salatiga jurusan Pastoral Dan Masyarakat

KESAKTIAN PEDULI GENERASI INDONESIA

Matinya Nalar Kemanusiaan

Lumpur Lapindo bukan sekedar bencana biasa, lebih dari itu adalah sebuah tragedi. Tragedi kemanusiaan yang diakibatkan karena kelalaian dan keserakahan manusia.

Tragedi lumpur menjadikan rakyat kecil sebagai tumbal dari kebijakan publik yang dibuat atas dasar nafsu keuntungan semata. Di antara ribuan penderitaan yang terjadi, mungkin saja ada sebagian korban lumpur yang merasa "beruntung" mendapatkan ganti rugi lebih dari tanahnya yang tergusur.

Namun semua ukuran keuntungan itu hanya tampak secara fisik semata. Selama ini kita jarang menaksir sejauh mana kerugian sosial yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari tragedi itu. Semua kerugian imaterial telah begitu mudah disederhanakan dalam hitungan angka yang bersifat material.

Tragedi lumpur di Sidoarjo sebenarnya memberikan pelajaran sangat mendasar kepada kita tentang bahaya sangat besar bila kebijakan publik hanya dirumuskan dengan target akhir keuntungan ekonomi.

Bila jiwa penguasa telah diarahkan semata-mata kepada sejauh mana modal dapat diraih, jiwa kerakyatannya akan tumpul. Siapa yang dibela dan siapa yang diinjak tidak lagi menjadi perhatian. Politik belah bambu seperti ini pada akhirnya menjadikan rakyat sebagai korban.

Begitu sulit posisi rakyat, bahkan saat menjadi korban pun masih teraniaya. Itu yang muncul dalam tanggapan atas laporan Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau TP2LS, saat banyak yang menilai bahwa laporan tim lebih memihak pemerintah dan Lapindo Brantas Inc (Kompas, 20/2).

Ada kesimpulan sementara yang menyatakan bahwa semburan itu merupakan fenomena alam dan bukan kesalahan perorangan (human error). Selain itu tim meminta juga supaya pemerintah ikut memperhatikan.

Kesimpulan seperti ini cenderung menjurus pada pembebasan tanggung jawab pemicu kejadian. Dampaknya akan ditanggung negara karena bencana lumpur merupakan "bencana alam".

Rakyat dalam berbagai situasi menjadi korban konspirasi tanpa dimengertinya. Wong cilik tetap menderita karena dalam berbagai aspek, mereka dikepung oleh berbagai situasi yang tidak netral, baik media maupun elit-elit kekuasaan.

Media memberitakan kasus ini, diduga sering tidak dalam posisi netral, sebagaimana juga yang dicurigai dalam laporan sementara tim ini.

Bisakah menjadi pelajaran?

Merefleksikan perjalanan kasus lumpur Lapindo ini sepanjang hari ini, dapat dilihat perangai elit yang sulit menjadikannya sebagai pelajaran berharga tentang bagaimana hubungan antara rakyat, negara dan pengusaha dibangun dalam kerangka kebijakan publik yang manusiawi. Juga pelajaran tentang bagaimana tanggung jawab harus menjadi bagian terbesar dari martabat manusia.

Begitu juga dapat dirasakan, kasus Lapindo belum menjadi titik puncak cermin pembangunan yang menjadikan manusia hanya sebagai korban, dan profit sebagai tuan.

Tidak menjadi pelajaran berbagai kebijakan berikutnya bahwa seperti inilah muka pembangunan kita sepanjang Indonesia merdeka ini.

Dan masa reformasi tidak bisa menaikkan derajat pembangunan dari mengubah situasi gelap menjadi terang, justru menjadi alat efektif untuk menambah gelap suasana.

Pembangunan telah melahirkan deretan angka kemiskinan baru yang sangat menyedihkan dan korban-korban bergelimpangan. Kritik selalu dianggap sebagai penghalang.

Manusia hanya menjadi obyek. Hati nurani harus takluk di atas perintah kekuasaan akal. Dan akal sehat harus dikalahkan olah akal yang sakit.

Pembangunan mengalami krisis legitimasi karena meletakkan manusia sebagai obyek. Jurgen Habermas sudah sejak lama mengingatkan kita mengenai hal ini.

Dalam kajiannya yang terkemuka mengenai krisis legitimasi, ia dengan jelas menunjukkan bahwa pembangunan yang mengalami krisis legitimasi akan menyebabkan kemacetan sosial yang membelit masalah pembangunan itu sendiri.

Pada awalnya manusia merasa bebas ketika alam pikir tradisional dan mitos merupakan belenggu manusia paling utama, dan teknologi serta akal merupakan pembebasnya.

Nyatanya hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dianggap sebagai instrumen pambebas manusia dari mitos-mitos tradisional, justru merupakan belenggu itu sendiri, dan seringkali menjadi manusia sebagai korban.

Ilmu pengetahuan dan teknologi justru menjadi mitos baru yang tak kalah membelenggunya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kering karena ia dimiliki oleh manusia yang hanya berakal, tapi tak bernurani, hanya bisa mengkalkulasi profit tapi tak mampu berbicara keadilan.

Dalam konteks ini sudah harus dianggap final siapa penanggungjawab masalah ini. Tidak perlu lagi saling lempar batu sembunyi tangan. Dalam bisnis, komitmen moral harus dijunjung tinggi. Tanggung moral pemilik merupakan sebuah keharusan, jika ia menjalankan bisnis dalam dedikasi moralitas dan bukan profit semata.

Bangsa ini harus kembali menyadari bahwa Lapindo adalah segumpal dari gunung es fenomena bisnis yang tidak mengindahkan manusia dalam sosoknya yang utuh.

Kita akan menjadi bangsa yang hancur lebur jika tetap bertahan dan merasa benar dengan gaya membangun seperti ini, dan dengan formasi hubungan pengusaha, penguasa dan masyarakat seperti ini.

Kasus Lapindo menjadi cermin bagaimana etika bisnis dibuang dari perilaku bisnis. Bisnis memang harus mencari keuntungan, tetapi keuntungan itu bukanlah kerugian bagi yang lain.

Dalam Lapindo kita juga belajar pemerintah yang tak mampu menjalankan fungsinya memediasi si korban dan si penyebab korban. Pemerintah gagal menunjukkan dirinya sebagai pembela rakyat.

Jelas rakyat selalu dalam posisi yang dikalahkan dalam segala hal. Ini nyata karena setiap pembicaraan ganti rugi selalu dibuat terkesan berlarut-larut, dan berbagai persyaratan aneh. Dan, sampai kapan kita memiliki pengusaha dan penguasa yang abai terhadap kepentingan publik seperti ini?

NB :

Kami menyerukan Agar Kita Berdoa dan Membantu para Korban Lapindo di Sidoarjo yang Kurang di pedulikan Pemerintah.

Doa dan Bantuan Anda saat ini sangat berarti bagi Saudara-i kita yang menjadi Korban Kesewenang-wenangan Pt Lapindo Brantas dan Pemerintah RI yang tidak Tegas terhadap Pt Lapindo tersebut, hanya karena milik salah seorang Mentrinya Aburizal Bakrie!!

Pdt Masada Sinukaban Kesaktian Peduli Generasi Indonesia UKSW Salatiga Jawa Tengah

Sumber Beny Sulistio : Web Site KWI : www.mirifica.net